Padang Lawas (Humas)-- Pansus Haji yang diusulkan oleh sebagian anggota DPR RI belakangan ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, tokoh masyarakat, dan ulama. Sorotan tersebut tidak lain karena dikhawatirkan Pansus Haji tersebut akan lebih cenderung dipenuhi oleh nuansa politik ketimbang fokus pada upaya perbaikan yang murni.

Menurut Kamaluddin, Pengasuh Pondok Pesantren Darur Risalah Padang Hunik Kab. Padang Lawas, keberadaan Pansus Haji sebaiknya dipertanyakan keberlanjutannya. Ia menilai bahwa dominasi nuansa politik dalam Pansus tersebut jauh lebih kentara daripada arah nyata perbaikan yang diperlukan. "Saran saya, tak perlu dilanjutkan karena lebih banyak nuansa politik daripada perbaikan," ujar Kamaluddin dengan tegas.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah keberhasilan Kementerian Agama dan panitia haji dalam pelaksanaan haji tahun 2024. Menurut Kamaluddin, pelaksanaan haji pada tahun tersebut, mulai dari pemberangkatan hingga pemulangan, berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Ia juga mengapresiasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh panitia haji, seperti metode Murur bagi jemaah resiko tinggi dan lansia, yang sangat membantu dalam menjaga keamanan dan kenyamanan para jemaah.

"Ini menunjukkan bahwa apresiasi terhadap pelaksanaan haji 2024 sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," tambah Kamaluddin.

Namun demikian, upaya untuk membentuk Pansus Haji yang saat ini sedang diusulkan DPR RI dinilai tidak relevan oleh sebagian pihak. Mereka meyakini bahwa meskipun perbaikan atau penyempurnaan dibutuhkan, hal tersebut seharusnya tidak melalui pendekatan Pansus yang berpotensi lebih banyak diwarnai oleh dinamika politik ketimbang substansi perbaikan yang sesungguhnya.

Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menemukan keseimbangan antara kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan haji dengan menghindari politisasi yang berlebihan. Pansus yang terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik dapat mengalihkan fokus dari esensi perbaikan yang seharusnya dilakukan.

Sementara itu, suara-suara yang mempertanyakan relevansi Pansus Haji juga menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap upaya perbaikan. Keterlibatan langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk ulama dan tokoh masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses haji, dianggap penting untuk memastikan bahwa setiap langkah perbaikan benar-benar mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan jemaah haji.

Perdebatan seputar Pansus Haji tidak hanya tentang kebutuhan akan perbaikan, tetapi juga tentang bagaimana proses tersebut harus dijalankan dengan benar. Pengalaman sukses dari pelaksanaan haji 2024 menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar untuk terus meningkatkan kualitas layanan tanpa harus terlibat dalam dinamika politik yang kompleks.

Akhirnya, kesepakatan bersama untuk menjaga kesucian dan kualitas pelaksanaan ibadah haji seharusnya menjadi prioritas utama, di atas segala pertimbangan politik yang dapat mengaburkan tujuan yang sebenarnya.